Total Pageviews

Daerah

5/Daerah/feat-list

Video

2/video/grid-big

Peristiwa

3/peristiwa/grid-small

Dewan

3/DPRD/grid-small

Anggota PWI DAN SMSI

Hukum Kriminal

3/hukum kriminal/col-left

Pasang Iklan Disini

Pemerintah

3/Pemkab/col-right

Recent Posts

5/recent/post-list

Random Posts

5/random/post-list

Facebook

Nasional

Nasional/feat-big
Pantau Sulsel

Monday, May 20, 2019

Tambang Pasir Berpotensi Merusak Lingkungan , Warga Wage Mengadu di DPRD Wajo

| Monday, May 20, 2019
WAJO, PANTAU TERKINI- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Wajo menerima aspirasi dari masyarakat Desa Wage, Kecamatan Sabbangparu , Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan ( Sulsel) terkait tambang pasir yang diduga  merugikan warga sekitar. Senin, 20 Mei 2019

Aspirasi diterima oleh anggota DPRD Kabupaten Wajo, H.Sainuddin dan H. Musa.

Koordinator aspirasi , Tantu,  yang dikonfirmasi oleh media Pantau Terkini .co.id mengatakan bahwa , tambang pasir milik Saeful berpotensi merusak lingkungan sekitar, termasuk mengikis tanah pinggir  sungai dan tanggul sungai    bisa  jebol akibat terkikis, dampaknya merusak  lahan pertanian  dan sawah warga , dan juga tidak ada persetujuan dari warga , tambang kembali beroprasi setelah dihentikan, terangnya

" Meman dulu waktu dihentikan belum ada ijin, sekarang katanya sudah ada ijin, tapi kenapa bisa keluar ijin dan kita warga di sana belum ada persetujuan," kata Tantu

Sementara anggota DPRD Kabupaten Wajo , H. Zainuddin yang menerima aspirasi , kepada media ini mengatakan , warga Wage datang protes terkait tambang pasir milik Saeful , yang berpotensi membuat runtuh sungai dan lahan perumahan warga yang ada di sekitarnya, ucapnya

"Tadi dari Badan Lingkungan Hidup Daerah ( BLHD)  mengatakan bahwa , tidak ada masalah yang dilihat di lapangan dan secara tekhnis layak diberikan izin, dan BLHD memberikan rekomendasi ada zona tambang pasir disana , sehinggah keluar izin lingkungan, dan inilah yang dipedomani provinsi sehinggah keluar ijin tambang dan ijin produksi . Kami hanya menyarankan agar menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN) karena hanya melalui itu , ijin tambang yang dikeluarkan  bisa digugat, karena kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo tidak ada. ",  jelas H. Sainuddin

Andi Zenuddin juga mengatakan, siap memfasilitasi pihak warga dan penambang jika diminta mempertemukan keduanya

Laporan: Muhlis




Related Posts

No comments:

Post a Comment